SANGATTA – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kutai Timur (Kutim) telah menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun 2025 yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Rapat Paripurna DPRD Kutim berlangsung pada Jumat, 22 November 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimy S.T., didampingi Wakil Ketua DPRD Kutim, Prayunita Utami, serta Asisten I Pemkab Kutim, Poniso.
Sebanyak 23 anggota DPRD hadir dalam forum ini, bersama perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tamu undangan, dan sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim.
Dalam pandangan umum yang disampaikan, setiap fraksi memberikan masukan terkait kebijakan prioritas, fokus pembangunan, serta distribusi anggaran yang akan dirancang untuk tahun mendatang. Sorotan utama meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fraksi Golkar mengawali penyampaian pandangan umum, yang dibacakan oleh Hj. Hasna, S.E. Pandangan ini menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), melalui Kajang Lahan, menyoroti pentingnya anggaran untuk mendukung sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Fraksi Gabungan Gelora Amanat Perjuangan, yang diwakili Hj. Mulyana, memberikan perhatian pada sektor pendidikan, terutama pemerataan fasilitas di sekolah-sekolah pelosok. Fraksi Demokrat melalui Pandi Widiarto menekankan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tahun sebelumnya agar lebih efektif dan akuntabel.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), diwakili Ramadhani, menyoroti pentingnya anggaran untuk memperkuat program kesehatan masyarakat. Fraksi Partai Persatuan Indonesia Raya menambahkan masukan terkait perlunya kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan daerah. Pandangan terakhir disampaikan Fraksi PKS melalui Syaiful Bakhari, yang menyoroti isu pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas UMKM.
Adapun APBD Kutim tahun 2025 yang diajukan memiliki nilai sebesar Rp11,150 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kutim, Jimy S.T., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi setiap fraksi dalam memberikan pandangan dan masukan yang konstruktif. Ia berharap pembahasan berikutnya dapat menghasilkan APBD yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat Kutim secara menyeluruh.
Dengan agenda ini, pembahasan APBD Kutim Tahun 2025 memasuki tahapan penting menuju finalisasi, di mana masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan rancangan anggaran tersebut. (adv)
