KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diminta untuk memaksimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mendatang. Hal ini penting mengingat berdasarkan pengalaman di masa-masa sebelumnya, seringkali ditemukan surplus anggaran.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur Asti Mazar berharap, agar penggunaan anggaran APBD Kutim tahun 2024 dapat dioptimalkan oleh masing-masing PD (Perangkat Daerah) dan tidak terjadi lagi banyak surplus anggaran seperti tahun lalu,” tegasnya pada Senin (20/11/2023).
Politisi Partai Golkar itu lantas menambahkan, bahwa salah satu penyebab besarnya surplus anggaran pada tahun 2023 adalah banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan.
“Selain itu faktor SDM di masing-masing PD masih belum memadai, sehingga perlu mendapat perhatian tegas dari kepala daerah. Ambil contoh, proyek pembangunan baru dimulai pada Juni dan Agustus, padahal seharusnya sudah dimulai pada awal Maret,” ungkap Asti Mazar.
Ia menambahkan jika kegiatan dimulai pada Agustus, dikhawatirkan pengerjaannya tidak akan maksimal, terlebih dengan kondisi cuaca yang bisa menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kekhawatiran kami adalah bahwa kegiatan pembangunan tersebut tidak akan maksimal di lapangan. Sebagai legislator, fungsi kami adalah melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Asti menekankan, perlunya kerja sama dan kerja keras dari masing-masing PD, serta peningkatan SDM di setiap PD. Hal ini menjadi kunci penting, mengingat sering kali SDM menjadi alasan PD dalam memberikan penjelasan terkait keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
“Jika dilihat dari sudut pandang saya, PD ini masih belum siap menghadapi anggaran APBD Kutim yang besar. Melihat anggaran APBD Murni 2023 yang awalnya sekitar Rp5 triliun, namun dalam pembahasan APBD Perubahan meningkat menjadi Rp8 triliun, terdapat surplus anggaran yang signifikan,” ungkapnya. (Adv-Ald)
