SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutai Timur (Kutim) mengungkapkan dukungan yang kuat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dalam rapat paripurna ke-23. Pernyataan dukungan ini disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Amin, yang juga menekankan pentingnya aspek hukum dan sosial dalam keberhasilan Raperda tersebut.
Menurut Amin, Fraksi Partai Demokrat sepenuhnya mendukung inisiatif ini, terutama mengingat landasan hukum yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang cukup kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengatur ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Namun, Amin juga menyoroti pentingnya memiliki landasan sosiologis yang kuat agar regulasi tersebut efektif dalam melindungi masyarakat. Fraksi Partai Demokrat juga mengangkat isu kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana utama dalam menegakkan Raperda ini. Meskipun jumlah personel Satpol PP dianggap memadai, Fraksi ini tetap mempertanyakan performa dan kinerja mereka.
Fraksi Partai Demokrat menekankan perlunya Satpol PP menunjukkan peningkatan dalam menjalankan fungsi utamanya untuk memastikan implementasi Raperda berjalan lancar. Mereka juga mengingatkan pentingnya pemerintah memiliki target yang jelas dan terukur dalam menerapkan Raperda ini untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman.
Selain mendukung Raperda tentang Ketertiban Umum, Fraksi Partai Demokrat juga memberikan masukan konstruktif terhadap Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan. Dengan dukungan dan masukan konstruktif ini, diharapkan bahwa pembahasan Raperda dapat dilakukan secara komprehensif untuk menghasilkan regulasi yang efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kutai Timur.
