SANGATTA – Proyek pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Desa Sangatta Utara, Kutai Timur, menghadapi kendala signifikan yang menghambat kemajuan pembangunan, demikian diungkapkan oleh Yusuf Silambi, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kutai Timur, dalam pernyataannya baru-baru ini.
Menurut Silambi, yang juga anggota dewan terkait proyek ini, pembangunan pelabuhan yang seharusnya telah rampung pada tahun 2024 masih terjebak dalam masalah-masalah yang menghambat kemajuannya. Kendala utama yang dihadapi adalah campur tangan politik yang terus mengganggu jalannya proyek.
Meskipun anggaran telah disepakati sejak tahun 2023, proyek ini belum menunjukkan perkembangan yang memuaskan. “Anggaran dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) sudah kita sepakati, namun saat ini juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, justru berbeda dari kesepakatan awal,” ungkap Silambi.
Ia juga menyoroti peran media dalam menemukan akar masalah yang menyebabkan proyek ini tertunda. Silambi meminta agar media menjadi jembatan untuk memastikan manajemen KPC dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman dan damai.
Di samping masalah politik, Silambi juga menyoroti kendala dengan kontraktor yang ditugaskan. Kendala ini, menurutnya, bukan hanya permasalahan internal KPC, melainkan juga terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan yang membuat kontraktor tidak dapat bekerja maksimal.
Dalam upaya menyelesaikan kendala-kendala ini, Silambi menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
“Kita meminta dukungan tokoh masyarakat dan pemuda untuk mendukung kelancaran proyek ini. Sebagai akibat dari kendala-kendala ini, proyek tersebut berisiko mengalami penundaan lebih lanjut dan potensial mengganggu rencana pembangunan infrastruktur di daerah tersebut,” tambah Yusuf.
Oleh karena itu, lanjut Yusuf, langkah-langkah konkret perlu segera diambil untuk memastikan proyek ini dapat diselesaikan dengan efisien dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, permasalahan proyek pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kutai Timur menyoroti kompleksitas pembangunan infrastruktur di tengah dinamika politik dan tantangan operasional di lapangan, yang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk menemukan solusi yang tepat dan memastikan proyek ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.
