Kaltim12.com, Sangatta – Program Inseminasi (IB) yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distnak), diharapkan mampu membuahkan hasil berupa peningkatan jumlah populasi sapi.
Program IB tersebut bakal dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang, hal ini imbas dari minimnya pasokan daging sapi segar saat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menyeruak tajam di sebagian besar wilayah Indonesia. Beruntung pada saat itu, Distanak berhasil mencegah arus lalu-lintas sapi antar pulau masuk ke Kutim. Hal itu membuat wilayah Kutim hingga saat ini masuk daerah zero PMK.
Kadistanak Kutim Dyah Ratnaningrum mengungkapkan untuk tetap mengamankan pasokan daging sapi segar bagi masyarakat, tentu dengan kondisi seperti sekarang akan sangat sulit didapatkan. Salah-satu cara untuk mengantisipasinya, ialah dengan menggalakkan program IB secara besar-besaran.
“Kami merencanakan IB secara besar-besaran pada tahun 2023. Karena kasus PMK masih menyeruak tajam, dan kita tak mau berdiam diri saja. Jika tidak jumlah populasi di Kutim akan menurun tajam atau bahkan habis,” jelasnya pada Jum’at (25/11/2022) di sela-sela acara vaksin PMK di Kaubun.
Alasan lain yang paling krusial selain wabah PMK pada hewan ternak seperti sapi. Saat ini sulit mendatangkan pasokan sapi dari luar daerah, lalu-lintas sapi hanya untuk sapi siap potong dan tidak untuk penggemukan atau pemeliharaan.
“Adapun jenis sapi di Kutim merupakan sapi bali, jika terjadi perkawinan jarak dekat (inbreeding, red). Kemungkinan anakan sapi berukuran lebih kecil daripada sapi indukan. Sehingga hal iniah, yang membuat kita berencana mengadakan IB besar-besaran di tahun depan,” ujar Dyah.
Perlu diketahui, menurut Guru Besar Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor Profesor Jakaria. Potensi sapi bali sebagai rumpun asli Indonesia bisa menjadi penghasil daging premium dengan pendekatan pengembangan bibit yang sedang dilakukan para peneliti, untuk kebutuhan konsumsi pangan hewani masyarakat secara nasional ke depan.
“Sapi Bali berkontribusi sebanyak 26.5 persen atau 4,7 juta ekor dari populasi nasional sebanyak 18 juta ekor, dengan populasi utama tersebar di pulau Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Lampung dan perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya,” tukasnya. (ADV-KOMINFO/Ran)
